Progja Komisi II (Perundang-undangan)

Posted by DPM POLMED at 00.31 Read our previous post

 Program Kerja

Komisi II (Perundang-undangan)

NO	DESKRIPSI KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	RESIKO	Time Line
1.	Menyelesaikan Rancanagan Undang-undang Dasar KEMA POLMED	Menguatkan sistem perundang-undangan di lingkungan KEME POLMED serta mengatur dan menertibkan kehidupan di KEMA POLMED	KEMA POLMED	Tidak menimbulkan resiko yang berbahaya karena walaupun program ini tidak terlaksana KEMA POLMED masih mempunyai AD/ART	Sebelum Musyawarah Besar ( MUBES)
2.	Merancang Undang-undang dan ketettapan tentang -   Standarisasi Pendirian UKM -   Pemilu Raya ( Pemira ) -   Kedudukan DPM dan Kedudukan BEM.	-  Agar UKM yang hendak berdiri mengetahui sistem administrasi pendirian dan standarisasi pendirian UKM -  Agar mahasiswa dapat secara langsung mewakili suara mereka dalam pemilihan Presiden Mahaiswa -  Agar DPM dan BEM dapat berkontribusi dalam pelaksanaan fungsi,tugas dan wewenangnya.	-  UKM di lingkungan POLMED -  KEMA POLMED -  DPM dan BEM	-  Kegiatan mahasiswa yang sudah mesti ada wadahnya , tidak terlaksana karena tidak tau prosedur dan standarisasi pendirian suatu UKM -  Mahasiswa tidak menganggap Presidennya , karena mereka berpikiran bahwa Presiden dipilih bukan berdasarkan suara mereka. -  Saling menganggap bahwa salah satu dari mereka adalah yang tertinggi kedudukannya di KEMA POLMED.	Setelah pengesahan UUD KEMA POLMED
3.	Menyempurnakan ketetapan tentang Malam Keakraban ( Makrab )	Agar kegiatan makrab menjadi legal	KEMA POLMED	Maraknya kegiatan makrab yang ilegal yang menyebabkan dampak buruk terhadap Politeknik Negeri Medan.	Sebelum Penerimaan Mahasiswa Baru
4.	Apabila diperlukan , Komisi II akan merancang ketetapan tentang perrgerakan organisasi eksternal dilingkungan Politeknik Negeri Medan	Menertibkan organisasi-organisasi eksternal yang berada dilingkungan Politeknik Negeri Medan.	Organisasi Eksternal	Maraknya aktivitas organisasi eksternal di Politeknik Negeri Medan yang mungkin timbul tindakan anarkis / ricuh .	Menunggu Keputusan dari Komisi III